bakal calon anggota legislatif (bacaleg) dpr daripada partai bulan bintang (pbb), susno duadji, tidak lolos verifikasi administrasi sebagaimana pengumuman komisi pemilihan publik (kpu) pada jakarta, selasa.
dia (susno duadji) mengikuti kriteria yang sebetulnya tidak dapat dicalonkan, pasti tidak dapat kami nyatakan memenuhi syarat, kata komisioner kpu hadar nafis gumay.
dalam peraturan kpu nomor 13 tahun 2013, sebagai perubahan atas pkpu nomor 7 tahun 2013 tentang pencalonan anggota dpr, dpd dan dprd, disebutkan kiranya surat pencalonan juga registrasi bakal calon dibuktikan melalui surat pernyataan tidak sudah dijatuhi pidana penjara menurut putusan pengadilan dan berkekuatan hukum tetap.
syaratnya merupakan ancaman pidana penjara lima tahun serta lebih, jadi pak susno tersebut dijatuhi sebuah pidana penjara dan ancamannya hingga lima tahun maksimal, tambahnya.
Informasi Lainnya:
sementara tersebut, ketua kpu ri husni kamil manik menyampaikan kiranya bakal caleg yang berstatus terpidana tidak memenuhi syarat agar ditetapkan selama mendaftar calon akan tetapi (dcs).
kalau terpidana tersebut telah inkracht (berkekuatan hukum tetap), oleh karenanya masuk dalam ketentuan pasal tak mengikuti syarat, katanya.
pada saat penyerahan berkas bacaleg ke kpu, 22 april, susno mengatakan dia bersedia merupakan bacaleg pbb sebab merasa cocok melalui garis perjuangan ketua majelis dewan syura yusril ihza mahendra, terutama mengenai soal hukum.
saya diminta oleh partai agar masuk selama daerah pemilihan (dapil) jawa barat. terlepas dan diputuskan partai, saya patuhi, tutur susno pada gedung kpu ketika itu.
susno didakwa dalam jumlah korupsi penanganan perkara pt salmah arowana lestari serta dana pengamanan pilkada jawa barat 2008. dia divonis bersalah serta dihukum pidana 3 tahun 6 bulan penjara oleh pengadilan negeri jakarta selatan dan pengadilan tinggi dki jakarta.
dia terbukti menyalahgunakan wewenang saat menjabat kabareskrim, ketika menangani persentasi pt sal melalui menerima hadiah rp500 juta agar mempercepat penyidikan jumlah tersebut.
pengadilan dan menungkapkan susno terbukti mengurangi rp 4.208.898.749 yang adalah dana pengamanan pilkada jawa barat saat menjabat kapolda Jabar pada 2008, untuk kepentingan pribadi.