komisi pemberantasan korupsi (kpk) kembali memeriksa empat tersangka dugaan pemberian kejutan ataupun janji terkait pemesanan serta perizinan tanah supaya website pemakaman bukan umum (tpbu) dalam desa antajaya, kabupaten bogor.
empat tersangka tersebut merupakan uj (usep jumeno), lws (listo welly sabu), ss (sentot susilo), juga id (iyus djuher).
mereka seluruh diperiksa dijadikan saksi supaya tiap-tiap tersangka, kata kata kabag pemberitaan juga Informasi kpk priharsa nugraha dalam jakarta, rabu.
tersangka iyus dikenal dibuat ketua dprd kabupaten bogor, sementara usep merupakan pegawai pemkab bogor, listo welly tercatat untuk pegawai honorer pada pemkab bogor, sementara sentot adalah direktur pt garindo perkasa.
Informasi Lainnya:
- Berbisnis Bersama DBC Network
- Tentang oriflame dan DBC Network
- Mengenal DBC Network
- Manfaat Hajar Jahanam
kpk dan menetapkan nana supriatna sebagai tersangka. kpk menetapkan kelimanya untuk tersangka dalam kamis (17/4).
iyus dan berasal dari fraksi partai demokrat disangkakan melanggar pasal 12 huruf a atau b serta pasal 5 ayat 2 atau pasal 11 uu no. 31/1999 sebagaimana sudah diubah menjadi uu no. 20/2001 mengenai pemberantasan tindak pidana korupsi jo pasal 55 ayat 1 ke-1 kuhp tentang pegawai negeri ataupun penyelenggara negara yang melayani hadiah atau janji mengenai kewajibannya.
ancaman pidana penjara pelanggar pasal itu merupakan 4-20 tahun juga pidana denda rp200 juta - rp1 miliar.
sementara tersebut usep juga listo well disangkakan melanggar pasal 12 huruf a ataupun b serta pasal 5 ayat 2 serta pasal 11 uu no. 31/1999 sebagaimana telah diubah merupakan uu no. 20/2001 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi jo pasal 55 ayat 1 ke-1 kuhp.
elanjutnya, tersangka lain yakni nana supriatna dan sentot susilo disangkakan pasal 5 ayat 1 ataupun pasal 13 uu no. 31/1999 sebagaimana sudah diubah merupakan uu no. 20/2001 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi jo pasal 55 ayat 1 ke-1 kuhp dengan ancaman penjara 1-5 tahun dan denda rp50 juta - rp250 juta perihal orang yang memberi ataupun menjanjikan suatu barang pada pegawai negeri ataupun penyelenggara negara yang bertentangan melalui kewajibannya.