pusat telaah serta info regional (pattiro) menilai selama rancangan undang-undang pemerintahan daerah cenderung menyerahkan gubernur tugas dan melampaui batas-batas kewenangannya yang berpotensi disalahgunakan ataupun abuse of power.
kedudukan provinsi selama ruu tersebut diperkuat harapannya peran pengawasan serta evaluasi, serta pembinaan pemerintahan daerah dengan pemerintah pusat bisa diringankan melalui mendelegasikan kewenangan itu pada provinsi. namun, sementara ruu pemda ini keblabasan, tutur direktur eksekutif pattiro sad dian utomo selama keterangan tertulisnya dalam jakarta, kamis.
sad dian mengajarkan di pasal 76 ayat 5 serta pasal 77 huruf e. gubernur dalam dua pasal ini diberi kewenangan agar menyerahkan sanksi kepada bupati dan walikota. berdasarkan dia disamping untuk wakil pemerintah pusat, gubernur serta kepala pemerintah daerah dan dijalani melalui pemilukada juga berasal dari partai politik.
dia menyatakan tendensi politis, malahan kepentingan politik saat membuka kewenangan ini lebih-lebih kepada bupati dan walikota yang berbeda kepentingan politik juga partai politik berpotensi sangat kental.
Informasi Lainnya:
konflik politik antara provinsi dan kabupaten/kota yang pada ini relatif laten mau cenderung mengeras serta difasilitasi dengan ruu pemda ini untuk bereskalasi keluar, katanya.
menurut dia pasal 77 huruf b dan huruf i menyebutkan gubernur diberi kewenangan membatalkan peraturan daerah (perda), peraturan kepala daerah kabupaten/kota, juga rancangan perda mengenai kecamatan oleh karenanya melampaui batas kewenangan gubernur.
sad dian mengatakan pada uu no 12 tahun 2011 mengenai pembentukan peraturan perundang-undangan pasal 9 ayat 2 menyebutkan
pembatalan peraturan perundang-undangan dalam bawah undang-undang, seperti rancangan perda, perda, dan peraturan kepala daerah, hanya dapat dilakukan melalui ma.
ditetapkan melalui perda serta perkada mengenai pencabutan perda atau perkada bersangkutan (pasal 56 ayat 3 huruf b). ruu pemda mesti mengacu kepada prinsip lex superiori, berpijak terhadap peraturan perundang-undangan yang telah ada, katanya.
dalam pasal 77 huruf d ruu pemda, berdasarkan dia gubernur diberi kewenangan meminta segera kepada perangkat daerah untuk menangani masalah penting dan mendesak. dia menyampaikan biarpun permintaan ini ditujukan dan kepada kepala daerah, tapi kontak langsung gubernur dengan perangkat daerah kabupaten/kota membuat wilayah intervensi gubernur meluas juga melebar.
hal tersebut berpotensi mengganggu proses kerja internal birokrasi kabupaten/kota. padahal seharusnya, selama tingkat kabupaten/kota, loyalitas perangkat daerah cuma pada bupati dan walikota, serta tidak diganggu dengan intervensi gubernur. apalagi mengingat kepala daerah merupakan jabatan politik, ujarnya.
selain itu berdasarkan dia di pasal 77 huruf g gubernur diberi kewenangan melaksanakan perselisihan diantara daerah kabupaten/kota dalam provinsinya. dia menungkapkan penyelesaian sengketa antar daerah kabupaten/kota menempatkan gubernur dibuat bagian dan berjarak dan netral dengan persoalan yang disengketakan.
namun, tidak banyak mekanisme jika dan bersengketa merupakan gubernur melalui bupati/walikota. ketiadaan aturan tersebut berpotensi sulit menghadirkan abuse of power dari gubernur, katanya.
sad dian dan mengkritisi pasal 77 huruf f akan mencederai nilai-nilai demokrasi lokal, dan dibawa dengan dprd kabupaten/kota.