Warga Berland meminta Panglima TNI buka dialog

keluarga purnawirawan serta warakawuri pada rt06/rw03 jalan kesatrian iii juga iv berland, kebon manggis, matraman, jakarta timur meminta panglima tni supaya membuka diskusi untuk menyelesaikan masalah rencana penggusuran paksa properti mereka dengan direktorat zeni angkatan darat.

kami meminta panglima tni memusyawarahkan serta mencari solusi paling pas bersama agar berbagai kasus properti negara dalam lingkungan tni, terlebih kompleks berland, tutur juru bicara penduduk donald tambunan pada jakarta, selasa malam.

ia menyampaikan, selama 14 mei 2013 ingin tinggal merupakan hari berdarah bagi kurang lebih 30 orang janda pahlawan pejuang 1945 pada komplek berland, matraman, jakarta timur.

karena, kata dia, pada tanggal tersebut rumah mereka akan digusur paksa oleh direktorat zeni angkatan darat (ditzi ad).

Informasi Lainnya:

disebutkan kiranya ditzi ad di 22 april 2013 melalui sekonyong-konyong tanpa melalui musyawarah atau diskusi terlepas sebelumnya telah mengirimkan surat pemberitahuan Satu (sp-1) mengenai pengosongan rumah kompleks berland dan dihuni sekitar 15.000 jiwa tergolong ke 30 pihak janda pahlawan 1945 itu.

kompleks berland, tutur donald, adalah kompleks bersejarah selama mana sebelum kemerdekaan ri komplek tersebut dihuni oleh pasukan knil.

setelah kemerdekaan ri, katanya, pasukan pejuang 1945 dengan otomatis menghuni komplek perumahan tersebut.

menurut dia, tak ada gangguan apa saja dan dialami penduduk komplek berland hingga di 22 april 2013 tni/ditzi ad menganggarkan surat pemberitahuan pengosongan (sp-1) yang membeli resah dan shock penduduk, termasuk 30 pihak janda pahlawan pejuang 1945 dan baru tersisa di sana.

untuk tersebut, tutur dia, penduduk berland yang serta tergabung selama aliansi kaum korban kebijakan penyelenggara negara (aprn) mengecam tindakan sewenang-wenang yang dilakukan ditzi ad, sebab sp-1 dan dikeluarkan jelas-jelas melanggar hukum.

menurut undang-undang nomor 51/prp/1960 serta pasal 196 hir (herziene indsland reglement), katanya, maka yang bisa mengeluarkan izin penggusuran, pengosongan, pengusiran dan/atau pembongkaran properti hanyalah atas izin kepala daerah atau ketua pengadilan negeri.

karenanya, papar dia, dibuat penyelenggara negara seharusnya tni/ditzi ad dan patuh kepada hukum serta peraturan perundang-undangan yang berlakuk secara nasional (positif), bukan hanya kepada aturan internal mereka sendiri, sehingga seolah-olah negara ini merupakan negara tni/ditzi ad, bukan negara hukum.

padahal, ujarnya, uud 1945 tegas menungkapkan, indonesia merupakan negara hukum makanya mana ada pun di lembaga terlepas, mesti tunduk juga patuh pada hukum.

oleh sebab tersebut, warga berland membayar presiden ri cq. menteri keuangan cq. menteri pu cq. panglima tni agar secara segera melaksanakan semua angka dan ataupun sengketa rumah negara dengan nasional.

warga juga meminta panglima tni supaya menindak dengan tegas oknum tni/ditzi ad dan menganggarkan sp-1, karena jelas-jelas melanggar hukum, termasuk melanggar uu tni nomor 34 tahun 2004.

selain itu, katanya, meminta panglima tni supaya memerintahkan direktur zeni ad agar mencabut sp-1.