Menhan usulkan RUU Hukum Disiplin Militer

menteri pertahanan mengusulkan untuk ke depan sektor pertahanan dilengkapi dengan ruu hukum disiplin militer supaya dapat menyerahkan pembinaan terhadap prajuritnya lebih baik lagi.

jadi kita mohon juga minta pada dpr supaya kemudian bersama-sama pemerintah supaya menyelesaikan ruu tersebut, tutur menhan selama kantor kemenhan, jakarta, kamis.

keberadaan uu itu, kata dia, akan menjamin hak daripada prajurit juga pimpinan dalam pembinaan disiplin dari sistem kemiliteran dalam indonesia.

terkait penyerangan lapas kelas iib, cebongan, sleman, yogyakarta, dan melibatkan anggota kelompok 2 kopassus kandang menjangan, kartosuro pada 23 maret 2013 kemarin, mau diadili di peradilan militer.

Informasi Lainnya:

mereka merupakan anggota tni, dengan demikian sudah selayaknya dan menggarap peradilannya itu bukan peradilan publik akan tetapi peradilan militer, dan ini sesuai uu, kata menhan.

kalau seorang anggota tni menggarap tindak pidana dengan demikian tempatnya tersebut peradilan militer, juga ditindak berdasarkan kuhp serta kuhp militer, katanya.

jadi, tutur purnomo, bila asli anggota militer menggarap tindak pidana memperoleh hukuman dan lebih berat daripada warga sipil yang melakukan tindak pidana karena yang diberlakukan merupakan kuhp serta kuhp militer, serta uu lain yang terkait dengan pidana.

kita ingin meyakinkan publik bahwa kita ingin menggarap secara terbuka serta transparan di proses peradilan militer itu, jelasnya.

ia menambahkan, ada dan memberi usul untuk dibentuk dewan kehormatan militer, tapi sejauh ini dewan kehormatan militer tak usah dibentuk sebab tindak pidana ini diselenggarakan oleh kaum prajurit serta bintara, juga ini bukan pelanggaran ham.

staf ahli menhan bidang keamanan mayjen tni hartind asrin menambahkan, draf uu hukum displin militer sudah jadi, oleh karenanya diharapkan di 2013 sudah rampung pembahasannya.

uu ini supaya lebih mendisplinkan prajurit, termasuk membuat bisnis militer, ujarnya.

sekretaris jenderal kemenhan letjen tni budiman sependapat dengan tidak perlunya mengadili prajurit tni selama peradilan publik. selain karena tidak ada alasan diadili pada peradilan publik, juga penyerangan dilaksanakan tidak di kapasitas diperintah komandan.

menurut dia, di internal tni, sebenarnya asli prajurit amat takut bila hingga mengerjakan pelanggaran sebab mau dihadapkan selama dua hukuman, yaitu hukum disiplin prajurit serta kitab undang-undang hukum pidana militer (kuhpm).